KPK
telah menetapkan seorang wakil ketua dan 9 anggota DPRD Riau tersangka
suap PON. Mereka berasal dari lintas fraksi, kecuali Fraksi PKS. PEKANBARU -- Fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPRD Riau yang anggotanya belum dinyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam kasus suap PON. Sementara fraksi lainnya ada yang terlibat, bahkan ada fraksi yang sampai tiga anggotanya dijadikan KPK tersangka.
Menanggapi fakta bersih tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Riau Indra Isnaini menolak mengomentari. “Kalau itu saya tidak mau komentar, takut nanti tidak enak dengan kawan-kawan anggota Fraksi yang lain,” ujar politisi PKS yang sempat diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK tersebut kepada riauterkini di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, Selasa (18/7/12).
Di tempat terpisah, salah seorang anggota Fraksi PKS Mansyur HS mengatakan, “Kita tidak mebanggakan itu. Kita berharap bukan hanya PKS saja seperti ini tapi seluruh anggota DPRD Riau yang lain juga tidak ada yang terlibat kasus hukum satu orang pun.”
Lanjut Mansyur, “Sepanjang kita bekerja, resiko itu pasti ada apalagi kita ini berkaitan dengan dunia politik,” terang anggota Komisi B DPRD Riau ini.
Ketika disinggung jika nantinya ada anggota Fraksi PKS yang terlibat dalam kasus revisi Perda No 6 tahun 2010. Lebih lanjut Mansyur mengatakan, “kita tidak mau berandai-andai, yang jelas kita bekerja sebaik mungkin dan kalau ada juga, mari kita serahkan kepada yang Maha Kuasa saja,” tutup Mansyur.
Saat ini Fraksi PKS DPRD Riau terdiri dari 5 orang yakni, Indra Isnaini, Syafruddin Sa'an, Mansyur, Mahdinur, Darisman Ahmad.
Sebagai data tambahan, 10 wakil rakyat yang berstatus tersangka adalah Wakil Ketua Taufan Andoso Yakin dan Adrian Ali (FPAN), Faizal Aswan, Abu Bakar Siddik dan Zulfan Heri (FPG), Syarif Hidayat dan Roem Zein (FPPP), Toerechan Asyari (FPDI-P), M Dunir (F Gabungan dari PKB) dan Tengku Muhazza (FPD). Dari keseluruhan, tiga yang sudah ditahan KPK, yakni Faizal Aswan, M Dunir dan Taufan Andoso Yakin. ***(ary)
