Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid dalam pertemuan di Kantor PBNU, Kamis sore (27/9). Dari PBNU, hadir antara lain Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua Bidang Kerukunan Slamet Effendi Yusuf dan Bendahara PBNU Bina Suhendra.
Dalam kesempatan tersebut, Hidayat menegaskan kembali sikap Fraksi PKS di DPR yang tidak akan melanjutkan pembahasan revisi RUU KPK. Revisi ini, lanjut Hidayat, disinyalir merupakan bagian dari upaya melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia dan karenanya harus ditolak.
“Kami sampaikan pada Kyai Said Aqil sikap Fraksi PKS untuk tidak melakukan revisi RUU KPK jika justru kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi. Kami juga mohon doa dari Kyai Said Aqil dan PBNU untuk dapat terus konsisten mengawal pemberantasan korupsi di Indonesia,” ungkapnya.
Sikap ini, lanjut Hidayat, sejalan dengan Fatwa Ulama NU dalam Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama untuk terus memberantas korupsi dan bahkan memberikan hukuman mati bagi koruptor.
"Tentu kami mohon doa, masukan dari PBNU terhadap kinerja yang kami lakukan di DPR. Kami juga siap mendukung hasil munas PBNU yang diselenggarakan di Cirebon dan akan kami jalankan kebijakan politik partai yang sejalan dengan hasil Munas tersebut," tegas Hidayat.
Selain membahas masalah korupsi dan upaya penguatan peran KPK, pertemuan tersebut juga membahas masalah keumatan lainnya seperti respons terhadap Film Innocence of Muslims, permasalahan haji, dan juga masalah perlu-tidaknya sertifikasi ulama.
“Semangat PBNU beriringan dengan semangat kami di PKS. Untuk itu kami terus berkomitmen di dewan untuk terus mengawal agenda keumatan serta agenda strategis publik lainnya. PKS adalah bagian dari umat, milik umat,” tutup Hidayat.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI
